“Kenapa? Karena, geo morfologisnya Kaltim itu tanahnya tanah fluvial, fluvial marine, yang menahan air. Jadi kalau ada lubang dan sebagainya, dan sebagainya, sebetulnya airnya bisa dipanen atau airnya di-treatment begitu rupa, bisa menjadi bahan baku, misalnya begitu,” terang Siti.
Mengenai kekhawatiran terhadap sumber baku air tanah, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, dilihat saja nanti. Ia menegaskan, Kementerian LHK akan mempelajari morfologisnya, geologisnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan air dan sebagainya, itu bisa dikalkulasi.
Terkait dengan penguasaan lahan, Menteri LHK Siti Nurbaya mengakui jika sebagian lahan yang akan digunakan untuk lokasi untuk pembangunan ibu kota baru merupakan hutan produksi. Namun menurutnya itu bukan masalah.
“Dalam peraturan pemerintah, dikatakan bahwa alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan,” terang Menteri LHK.
Adapun mekanismenya, menurut Menteri LHK, tidak selalu harus melalui tukar menukar kawasan hutan karena negara memiliki kekuatan memaksa secara sah.
“Jadi, bahwa nanti ada kompensasi atau nggak segera nanti kita lihat. Bisa tapi kalau saya sih pasti bukan uang kalau saya tapi nggak tahu kan saya nggak kerja sendiri ntar. Kalau dari sisi perizinan sih harusnya tidak ada masalah,” pungkas Menteri LHK Siti Nurbaya.
Editor : Jhonny
