KORDANEWS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang mahasiswa khsususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Istana Negara dalam rangka berdialog mengenai permasalahan yang dituntut dalam demonstrasi.
Namun undangan tersebut ditolak. Penolakan itu datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Universitas Indonesia (se-UI) yang diwakili Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Thierry Ramadhan dan pernyataan itu seperti disampaikan tegas oleh mahasiswa dalam maklumatnya, Jumat (27/9).
“Kami dari BEM seluruh perguruan tinggi di Indonesia memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut dan tetap menuntut pemerintah serta DPR untuk menyelesaikan Maklumat Tuntaskan Reformasi,” ujar Ramadhan , Jumat (27/9).
BEM seluruh Indonesia juga menyayangkan undangan terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiswa, tetapi tidak mengundang elemen masyarakat lainnya. Padahal ‘Gerakan Reformasi Dikorupsi’ merupakan gerakan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat.
Berikut isi surat pernyataan mahasiswa:
Pertama, tuntutan BEM se-UI dalam demonstrasi yang terjadi beberapa hari ke belakang sudah jelas yaitu keinginan menegakkan demokrasi dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedua, demonstrasi beberapa hari ke belakang adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah atas segala permasalahan yang terjadi, di antaranya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi.
Ketiga, demonstrasi dengan tuntutan yang disusun dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi merupakan gerakan yang bergejolak secara organik karena luapan kekecewaan masyarakat yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia.
