KORDANEWS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, jika program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.
“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Presiden Jokowi saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10).
Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar.
“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” ungkap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, target pemerintahmemang bukan angka yang kecil, karenatelah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar.
“Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. Di bawah juga ada birkorasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelas Presiden Jokowi.
Lebih Kolonial Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehuatanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani.
