Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Yohanes H. Toruan, mengatakan Pemprov Sumsel bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor agribisnis.
Selain untuk mempercepat hilirisasi dan investasi di komoditas pertanian, BUMD tersebut dibentuk untuk memangkas tata niaga pertanian.
“Karena tata niaga di sektor pertanian ini masih terlalu panjang sehingga merugikan para petani,” kata dia.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel memproyeksi harga komoditas tersebut akan membaik pada tahun depan.
Ketua Gapki Sumsel Harry Hartanto mengatakan harga crude palm oil (CPO) terus menunjukkan pergerakan positif sejak April 2019.
“Harga CPO Sumsel pada minggu pertama Desember 2019 sudah beranjak ke Rp9.023 per kg. Kami harapkan harga terus membaik hingga tahun 2020,” katanya.
Sementara untuk harga di tingkat petani berupa tandan buah segar (TBS) saat ini sudah menyentuh Rp1.678 per kg. Harry mengatakan Sumatra Selatan berkontribusi sebanyak 5 juta ton CPO dari total produksi CPO nasional yang mencapai 36 juta ton per tahun.
“Sebetulnya kelapa sawit yang dihasilkan di Sumsel sudah menjadi produk olahan. Apalagi sudah dipakai untuk penerapan B30,” tandasnya. (Ab)
Editor : Jhonny
