KORDANEWS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mengantisipasi masih berkembangnya isu mengenai Virus Corona yang bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan juga di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, saat memberikan Keterangan Pers usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2).
“Perbedaan situasi pada saat terjadinya SARS dengan kondisi karena Corona virus ini di dalam perekonomian RRT sendiri yang sekarang ini ukuran dari ekonomi RRT jauh lebih besar,” ujar Menkeu.
Apabila perekonomian RRT terpengaruh cukup signifikan dari corona virus, lanjut Menkeu, maka pengaruhnya terhadap tidak hanya di dalam RRT sendiri tetapi juga terhadap region dan global juga akan sangat besar.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga membuat beberapa langkah dalam rangka melindungi perekonomian Indonesia dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjaga momentumnya.
“Walaupun kita memahami bahwa beberapa sektor sudah terpengaruh. Dari sisi pariwisata dalam hal ini kita melihat adanya penurunan dan juga dari sektor industri dan harga komoditas,” tambah Menkeu.
Seluruh kementerian/lembaga, menurut Menkeu, diminta untuk betul-betul melakukan percepatan dari belanja kementerian/lembaga, termasuk menggunakan belanja kementerian/lembaga untuk mendukung pariwisata.
Menurut Menkeu, dirinya telah melaporkan di kabinet mengenai posisi pencairan anggaran sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Berbagai belanja kementerian/lembaga, tambah Menkeu, di luar belanja pegawai yang biasanya dalam bentuk gaji dan tunjangan, yakni belanja barang dan modal mengalami kenaikan, namun masih bisa dipacu lebih cepat lagi.
“Termasuk dalam hal ini kementerian PUPR yang sudah melakukan belanja yang cukup besar pada bulan Februari ini dalam bentuk belanja modal. Itu adalah salah satu indikasi yang bagus,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan, menurut Menkeu, juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mempercepat belanja terutama yang bisa dieksekusi secara cepat dan langsung mempengaruhi masyarakat, termasuk belanja Dana Desa.
“Sampai dengan tanggal 10 ini sudah lebih dari 530 triliun…586 miliar, 586 miliar Dana Desa yang sudah kita cairkan untuk lebih dari 1.490 desa,” sambungnya.
