Kordanews – Wakil Gubenur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya, Senin (5/7) pagi menghadiri rapat paripurna ke 31 DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H Muchendi tersebut secara bergantian 9 prakasi melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan pendapat akhirnya.
Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Partai Golkar. Juru bicara fraksi Partai Golkar, Fatra Radezayansyah,ST.,MM memberikan saran kepada Pemprov Sumsel untuk fokus pada program milik provinsi saja.
“Sebab tahun 2020 lalu ada kegiatan yang bukan tanggungjawab provinsi yang dikerjakan. Kita mengingatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan langkah strategis dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan kedua diberikan kepada Fraksi PDIP Perjuangan. Melalui juru bicara Fraksi PDIP Perjuangan, Tina Malinda,SE.,M.Si mengatakan, pihaknya memahami tentang rancangan yang telah disampaikan yang telah dijelaskan oleh Gubernur kepada DPRD terkait pertanggujawaban Raperda APBD 2020 lalu.
“Fraksi PDIP Perjuangan berkeyakinan tidak perlu melakukan perbaikan atas muatan materinya. Namun realisasi harus sesuai dengan norma yang ada di Sumsel,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi atas upaya dalam bidang investasi yang mengalami peningkatan. Apresiasi juga diberikan terkait kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan tunjangan bagi tenaga pendidik.
“Catatan fraksi PDIP terhadap evaluasi terhadap Raperda pertangungjawaban APBD 2020 ini yakni masih ditemukan SKPD yang belum tepat dalam memberikan judul yakni LKPJ bukan SKPD. Dan evaluasi perbaikan pencarian dana perjalanan dinas yang dinilai masih lamban,” ucapnya.
Selanjutnya dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicara fraksi, Raden Gempita, SH. Menyampaikan jumlah catatan seperti pemangkasan program rutin yang dinilai tidak efektif dan menggali PAD melalui sektor baru.
“Pada dasarnya fraksi Gerindra menerima rancanangan Raperda APBD 2020 untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan memasukkan beberapa catatan yang diberikan,” akuinya.
Fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicara fraksi, Tamtama yang menjelaskan, menerima terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dengan sejumlah usulan seperti mendorong pemerintah provinsi untuk membuat sistem informasi beras dan karet untuk meningkatkan produksi beras dan karet di Sumsel.
Dilain pihak Fraksi PKB yang disampaikan melalui juru bicara Meri S.Pd. Fraksi PKB sendiri menyoroti masalah PAD yang dinilai rendah.
