KORDANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen mengawal dalam memajukan produktivitas Jagung dan Padi di Kabupaten Banyuasin. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, MM., M.BA dihadapan Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono dan beberapa Petani/Gapoktan Kecamatan Tanjung Lago.
Bersama Bupati Banyuasin, Edhy Prabowo dan sejumlah Anggota Komisi IV DPR melakukan Tanam Perdana Jagung IP 200 di Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago,minggu(29/04). Usai tanam jagung, di Lokasi tempat Presiden RI Joko Widodo meninjau Program Padat Karya Januari lalu, rombongan menuju tenda yang disiapkan untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari petani Tanjung Lago.
Bupati Banyuasin Ir. Sa Supriono Mengungkapkan kegembiraanya atas kedatangan rombongan Anggota DPR RI yang memberikan perhatian dan dukungannya. Ia menjelaskan Desa Banyu Urip merupakan salah satu desa yang potensial di Banyuasin dalam bidang pertanian. “Mumpung ada Anggota DPR, masyarakat disini bisa berkomunikasi menyampaikan keluhan dan aspirasi” kata Bupati.
Dijelaskan bupati, Potensi luas lahan sawah di Banyuasin seluas 202.682 hektar yang terdiri dari 168.375 hektar lahan pasang surut dan 34.307 hektar lahan lebak, sementara lahan yang ditanami padi seluas 192.684 hektar. Kinerja capaian produksi Jagung hingga minggu ke II bulan April sebanyak 7.907 ton dengan luas panen 1.953 hektar padi pada tahun 2018 sebanyak 785.970 ton GKG atau setara 440.264 ton beras, dengan lahan panen seluas 151.953 hektar.
Ia mengatakan, rata-rata penggunaan benih padi untuk dua kali musim tanam sebanyak 10.000 – 11.500 ton. Pola bantuan benih kepada petani lebih baik digunakan dengan pola bantuan langsung benih dibanding pola subsidi benih. Kemudian persoalan pupuk yang terus terjadi adalah mengenai kuota yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan pasokan, dan penyaluran tidak tepat waktu.
Bupati Supriono meminta perhatian dan dukungan Komisi IV DPR RI untuk serius menangani persoalan di Banyuasin. Bupati menilai upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah bersama DPR menjaga lahan pasang surut untuk tetap produktif serta terus meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan seperti tata air mikro, bantuan alat pertanian.
