HeadlinePolitik

Haram, Pemerintah Hasil Money Politik

×

Haram, Pemerintah Hasil Money Politik

Share this article

KORDANEWS- Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang (Money politik), baik baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet smpai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.
Dalam upaya pencapaian tujuan politik ada yang berbentuk pengerahan massa, lobi-lobi,pendekatan pejabat,tokoh dan masyarakatyang semua memerlukan biaya, ada yang disebut dengan transport,uang jasa,konsumsi lembur,dan lain lain. Pengeluaran biaya dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud mungkin berupa gaji tetap (sudah menjadi profesinya), tambah uang lembur, atau pemberian yang sama sekali tidak pernah dilakukan kecuali waktu ada tujuan tersebut.
Money politics atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.
Hal-hal yang mendorong terciptanya Money Politics,dimasyarakat adalah sebagai berikut:
Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.
Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (‘iffah) serta menjaga kehormatan diri.
Tidak adanya system pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahanya, dan kalaupun ada merekapun cenderung menunda nunda pelaksanaanya.
Merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur, serta tiadanya panutan yang dapat diteladani.
Dan diantara money politics yang merebak di masyarakat kita yakni: a. Pemberian hadiah dengan penukaran kupon b. Pemberian bantuan kepada masyarakat.
Persoalan money politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi.dalam hal ini money politics mengandung dua unsur pertama sebab yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang, dan unsur yang kedua akibat yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan Rishwah, karena money politics secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *