KORDANEWS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2025 mendatang proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan rampung.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus menaikkan target penyelesaian penerbitan sertifikat tanah dari tahun ke tahun, setelah sempat lambat perkembangannya.
“Tahun depan saya minta 5 juta, tahun depannya lagi saya minta 7 juta, tahun depannya lagi saya minta 9 juta, tahun depannya lagi 12 juta, tahun depan naik terus. Sehingga target kita 2025 seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini rampung, insyaallah rampung,” kata Presiden Jokowi, Kamis (20/6) siang.
Menurut Jokowi, pada 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta bidang tanah. Namun kenyataannya, saat itu baru 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat. Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.
“Sebelumnya dulu setahun itu hanya bisa produksi 500 ribu per tahun, se-Indonesia 500 ribu. Kalau kurangnya 80 juta berarti nunggunya 160 tahun. 80 juta setahun hanya 500 ribu berarti nunggunya sertifikat ini nunggu harus nunggu 160 tahun,” ujar Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN bahwa hal itu tidak bisa diterus-teruskan. Ia minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar bisa menyelesaikan target sertifikasi tanah sebagaimana yang disampaikannya.
