Kordanews – Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), M Hasan Thamrin mengatakan, keputusan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan pembatasan kendaraan lewat ganjil genap di Palembang patut diapresiasi.
Namun menurut Hasan, kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 dianggap kurang tepat jika tidak diikuti dengan kebijakan membatasi aktivitas masyarakat.
“Untuk mencegah penularan virus, yang harus dibatasi itu interaksi antar orang. Sehingga membatasi kendaraan saja tidak menyelesaikan masalah,” ungkap M Hasan Thamrin, Jumat (2/7/2021).
Menurut Hasan, kasus COVID-19 sulit untuk ditekan meski aturan ganjil genap berjalan. Perlu aturan lain yang dikhususkan untuk membatasi jam buka mal hanya sampai sore hari, tempat ibadah, ataupun ruang temu masyarakat demi mencegah kerumunan.
“Sepanjang mall masih dibiarkan buka, cafe buka, kantor tetap tatap muka tidak akan mudah menurunkan jumlah orang yang terpapar. Karena sangat memudahkan pergerakan,” jelas dia.
Menurutnya, kesehatan, ekonomi dan sosial harus berjalan beriringan. Agar ekonomi tidak terganggu, perlu upaya pemerintah memberi kepastian terhadap pembatasan. Seperti mengurangi jam operasional tempat-tempat yang bisa menimbulkan keramaian.
