“Dari total perselisihan tersebut telah selesai 10 kasus, selanjutnya ada 26 kasus yang tidak selesai dan harus ke PHI, terakhir 8 kasus telah di cabut, ” jelas Fahmi.
Fahmi menjelaskan kasus tersebut tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda karena ergantung dari persoalan yang dihadapi antara karyawan dan institusi perusahaan masing-masing.
Selain itu, Disnaker juga dapat terlibat apabila perundingan bipartit bila tidak menghasilkan jalan keluar atau mediasi tripartit melibatkan pemerintah.
“Kalau dalam mediasi perusahaan dan pekerja menerima anjuran, artinya selesai. Tapi kalau tidak, mereka lanjut ke pengadilan hubungan industrial karena ini semau ada tahapannya tidak bisa langsung lapor ke tanah hukum, ” jelas dia.
Editor : Admin.
