Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menuturkan, Badan Legislasi DPR RI telah mendengar dan menyimak beberapa aspirasi yang disampaikan berbagai unsur elemen masyarakat, dimana menurutnya peran pemerintah daerah ketika kita merumuskan undang-undang tidak pukul rata.
“Sumsel ini miliki cadangan batu bara terbesar tentu itu harus menjadi catatan kita, lalu tentang beberapa hal yang telah disampaikan oleh akademisi bagaimana tentang posisinya, bagaimanapun hak masyarakat dalam skema dan skala yang kecil itu harus tetap diberikan ruang, karena tidak hanya selesai dalam skala yang besar,” katanya.
“Kemudian harmonisasi dengan undang-undang termasuk dengan Undang-undang pokok agraria ini yang menjadi catatan kami inilah fungsi kami badan legislasi untuk melakukan harmonisasi dengan semua Undang-undang existing dan kondisi-kondisi objektif yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
Editor : Admin.
