Dia menambahkan, pemerintah juga berjuang agar tidak perlu lagi dilakukan booster untuk jamaah yang sudah melakukan vaksinasi. Sebab hal itu bukan sekadar terkait biaya, namun juga persoalan pemerataan vaksin di Indonesia. “Kalau tetap diterapkan booster misalnya, bagaimana dengan warga Indonesia yang belum divaksin sama sekali. Kita kan tahu bahwa Indonesia jumlah penduduknya besar. Masih ada jutaan warga yang belum divaksin,” tutur Hilman.
Hilman juga berharap agar semua pihak, termasuk PPIU dan KBIHU ikut berperan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang harus mereka persiapkan dan apa yang mesti mereka jalani saat berangkat umrah atau haji nantinya. Termasuk kemungkinan karantina dan protokol kesehatan yang mesti dilalui, serta kemungkinan naiknya biaya. “Melalui umrah kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa orang Indonesia itu disiplin dan patuh prokes. Ini penting agar kita bisa mendapatkan kuota maksimal pada penyelenggaraan ibadah haji mendatang,” tuntas Hilman.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumsel Dr. Drs. H. Mukhlisuddin SH, MA menyampaikan, Kemenag Sumsel telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang persoalan haji dan umrah di berbagai kesempatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Mulai dari Kepala Kantor Kemenag, Kepala KUA, hingga para penyuluh agama.
“Insya Allah masyarakat Sumsel dapat memahami. Apa yang diharapkan masyarakat Indonesia itu sama. Begitu pula dengan masyarakat di negara lain. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga semuanya bisa kembali normal. Pastinya, kita berpesan kepada calon jamaah agar tetap bersabar dan menyiapkan diri sebaik mungkin agar dalam kondisi kesehatan yang paripurna saat berangkat,” tutur Mukhlisuddin.
Editor : Admin.
