“Untuk apa digugat-gugat keputusan DPRD Muara Enim ke Pengadilan? Sudah bertahun-tahun pemimpin disini kosong. Mereka itu memang warga Muara Enim atau tidak? Mereka tidak mau daerah ini maju. Muara Enim sudah tertinggal dari Kabupaten dan Kota di Sumsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Ihsan Rizki, warga Megang Dalam, Gunung Megang mengaku heran dengan LSM yang melaporkan hasil keputusan DPRD Muara Enim itu ke pengadilan.
Menurutnya, Kemendagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, DPRD Muara Enim tidak melarang hal itu.
“Pemilihan itu tidak ada larangan, sesuai hukum. Kenapa masih digugat-gugat,” pungkasnya.
Pengamat Hukum Rio Chandra Kesuma, M.H., C.LA. menilai apa yang dilakukan LSM yang mengajukan gugatan ke PTUN itu legal standingnya tidak kuat.
Menurutnya, mereka harus menunggu Surat Keputusan (SK) Kemendagri keluar terlebih dahulu.
“Meski ada gugatan itu bagi saya tidak akan menghambat proses yang ada. Jadi saya memandang bahwa gugatan ke PTUN kemarin itu terlalu prematur,” kata Rio.
Rio menilai mekanisme proses politik oleh DPRD Muara Enim itu sudah selesai. Dari segi partai politik yang mengusung Wabup pada 2018 lalu juga sudah sepakat mengusung calon yang ada.
Selain itu, pihaknya menilai seharusnya selaku Pj Bupati Muara Enim, Kurniawan dan Sekda Muara Enim, Riswandar menengahi akan hal ini.
Serta memberikan pemahaman ke lembaga-lembaga masyarakat melalui Kesbangpol. Bukan malah bersifat pasif sehingga memunculkan narasi-narasi di tengah masyarakat yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Pj Bupati Muara Enim seharusnya memfasilitasi hal ini agar tidak terjadi pergerakan-pergerakan yang dapat menjadi sejarah kelam bagi anak cucu kita nanti di Muara Enim yang mana sejarah mencatat demokrasi tercederai karena kepentingan politis semata,” pungkasnya.
