KORDANEWS– Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusung konsep smart city atau kota pintar. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sampai saat ini pembangunan IKN sedang berjalan dan berlanjut.
Dia menjelaskan bahwa IKN akan menjadi kota modern berkelanjutan dan memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.
“Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju,” kata Jokowi belum lama ini.
Berdasarkan rencana, IKN ini nantinya akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di komplek IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit.
Karenanya, IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan. Dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan menciptakan pemerataan ekonomi dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari-dua hari, setahun-dua tahun,” kata Presiden.
Diakuinya, sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Dengan adanya pembangunan IKN, kata Presiden, diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa.
“Dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen (PDB) itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu,” kata dia.
Menteri Basuki menjelaskan IKN akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan yang akan mulai dikerjakan Kementerian PUPR tahun ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar. “KIPP terbagi dalam 3 klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau,” kata Menteri Basuki.
