KORDANEWS-Tim penerangan hukum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memberikan sosialisasi terkait masalah pelanggaran ASN di Dinas Komunikasi dan Informasi Palembang, agar menegakkan aturan dalam pemilu serta menciptakan sikap netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan yang dijalankan mulai dari kecamatan, kelurahan dan dinas menjelang pemilu legislatif dan yudikatif yang akan diselenggarakan 14 febuari 2024 berharap penegakan netralisasi yang sehat pada pagi hari nanti.
Vanny Yulia Eka Sari selaku Kasi Pemkum Kejati Sumatera Selatan membernarkan, bahwa kegiatan dari tim Penerangan Hukum Kejati Sumsel mengenai sikap netralisasi ASN pada pemilu sangatlah penting. Dalam hal ini juga peran Kejaksaan Tinggi dalam mengamati dan memonitor jalannya pemilu besok mengharapkan sekali ASN jangan sampai terlibat pelanggaran pemilu.
Hal ini disampaikannya usai memberikan paparan kepada staf di dinas Kominfo mengatakan “Netralitas yang terkandung di dalamnya menyangkut ASN maupun pegawai honorer. Karena ini menyangkut masalah nama baik instansi itu sendiri dan pimpinannya. Kita berharap semua ASN yang ada di Kominfo kota Palembang semuanya netral. Selain itu juga kita berharap besok proses pemilu bisa berjalan dengan lancar aman dan tertib,” ujarnya. Selasa (13/02/24)
Dikatakannya, mengenai masalah sangsi yang akan diberikan seperti sangsi kode etik, moral, penurunan pangkat sampai sampai yang paling tertinggi hukuman 1 tahun dan denda 12 jt.
Diakuinya, dalam peran ini kami dari kejaksaan mendirikan posko pemilu yang didalamnya berperan menerima pengaduan seperti masalah pelanggaran sampai laporan sikap netralisasi ASN.
Adi Zahri selalu Sekertaris Dinas Kominfo Kota Palembang, menambahkan, apa yang diberikan pada pembekalan tadi sangatlah penting mengenai sikap netral kita dalam pemilu nanti.
“Harapan saya melalui diskusi tadi semua paham dan mematuhi aturan jangan sampai ada yang melanggar hukum,” tegasnya. (eh)
Editor : Admin
Loading...
