Bagindo menekankan pentingnya audit keuangan oleh LHKPKPN untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan. Selain itu, ia juga mengusulkan pemeriksaan rekening pribadi para penyelenggara Pemilu yang diduga mengambil keuntungan dari alokasi anggaran besar tersebut.
“Semua pihak, mulai dari PPK, Panwas, Bawaslu, hingga KPU di tingkat kelurahan hingga provinsi harus diaudit. Transparansi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu,” katanya.
Bagindo mengingatkan bahwa anggaran besar seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan Pemilukada berlangsung adil dan jujur, bukan untuk keuntungan pribadi. Ia menilai bahwa jika dugaan penyalahgunaan anggaran ini terbukti, integritas Pemilu akan tercemar.
“Dengan nominal sebesar ini, kualitas Pemilu seharusnya bisa dioptimalkan untuk masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda mencari keuntungan. Jika tidak segera diambil tindakan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi,” pungkasnya.
Desakan audit menyeluruh ini diharapkan menjadi titik awal untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran Pemilukada. Dengan langkah transparansi, diharapkan Pemilu 2024 di Sumatera Selatan dapat berjalan bersih, jujur, dan sesuai prinsip demokrasi tanpa konflik kepentingan.
