“Berikan sanksi tegas berupa pembatalan pencalonan paslon nomor urut 1, YPN YESS jika memang ada kesengajaan dari kejadian kemarin,” pintanya.
Desakan agar KPU OKU melaporkan pihak yang memprovokasi sehingga debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati OKU terganggu juga datang dari K-Maki Sumsel.
Ketua K-Maki Sumsel, Ir. Feri Kurniawan meminta KPU OKU mengambil tindakan tegas dengan membawa masalah tersebut ke jalur hukum.
“Apa yang dilakukan oleh pihak yang memprovokasi sehingga debat terganggu, telah merugikan negara. Karena tidak sedikit uang negara dipakai untuk penyelenggaraan debat tersebut,” ungkapnya.
Menurut Feri, debat publik adalah agenda penting, agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kemampuan calon pemimpin daerahnya dalam mengatasi sebuah masalah jika nanti terpilih.
“Tidak boleh ada gangguan apapun, karena debat itu diadakan menggunakan uang negara dan diperuntukkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara, Ketua KPU Ogan Komering Ulu (OKU) Rahmad Hidayat angkat bicara terkait aksi walk out paslon 01 Yudi Purna Nugraha-Yenny Elita saat debat kedua.
Dalam keterangan resminya, KPU OKU memastikan pelaksanaan debat tersebut sudah sesuai aturan.
“Kami memfasilitasi maksimal 30 orang untuk setiap paslon, termasuk pasangan calon, istri atau suami, ketua, dan sekretaris tim pemenangan. Selain itu, tamu undangan Forkopimda dan komisioner KPU kabupaten lain juga hadir,” ujarnya.
Hanya saja, soal adanya langkah hukum yang akan ditempuh, KPU belum memberikan statament apapun terkait hal tersebut.
Editor : Admin
