Menurut Hagi, ada delapan titik batas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dengan luas sekitar 150 depa. Validasi dari BPN nantinya akan menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim. Ia juga menegaskan bahwa kliennya telah memiliki bukti yang sah, termasuk sertifikat hak milik (SPH) yang diperoleh melalui pembelian resmi setelah tahun 2020.
Hagi juga mencatat bahwa saat ini lahan yang menjadi objek sengketa telah digunakan oleh Pemda OKI untuk fasilitas publik, seperti jogging track dan pengolahan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kami berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan adil, sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak secara sepihak,” tutupnya. (jml)
Editor : Surya S
