KORDANEWS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ogan Ilir (GMOI) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (3/6). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi dan kritik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Bupati Panca Wijaya Akbar dan Wakil Bupati Ardani pada periode keduanya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan krusial di daerah, mulai dari sektor pendidikan, korupsi, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan.
Ketua GMNI Cabang Ogan Ilir, Samuel Rio, dalam orasinya menyatakan keprihatinan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Ogan Ilir, meningkatnya angka kriminalitas, serta munculnya kasus dugaan korupsi di tubuh lembaga-lembaga daerah.
“Kami sangat prihatin dengan dugaan korupsi yang terjadi di PMI Ogan Ilir. Lembaga kemanusiaan justru tercoreng dengan praktik menyimpang. Mengapa hanya ASN dan staf biasa yang ditetapkan sebagai tersangka? Ke mana pemeriksaan terhadap unsur pimpinan seperti ketua, bendahara, dan sekretaris?” tegas Rio.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Panca dalam aksi tersebut. Mereka menilai absennya orang nomor satu di Ogan Ilir itu sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat, khususnya mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami menuntut transparansi atas capaian 100 hari kerja. Bupati harus menjelaskan secara terbuka langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk menjawab persoalan di tengah masyarakat,” tambah Rio.
Tak hanya substansi kebijakan, mahasiswa juga mengkritisi aktivitas media sosial pribadi Bupati Panca yang dinilai tidak mencerminkan sikap kepemimpinan yang pro-rakyat. Mereka menyayangkan unggahan yang lebih menonjolkan sisi hiburan dan aktivitas personal ketimbang program pembangunan dan penyelesaian isu publik.
Para mahasiswa memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius, aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan digelar dalam waktu dekat.
