KORDANEWS – Perbankan yang menggrap bisnis pembiayaan rumah subsidi bersiap-siap menyiapkan dana besar dari kas DPK sendiri. Sebab setelah penghapusan program FLPP dan diganti dengan Subsidi selisih margih, bank dipinta untuk menalangan terlebih dahulu subsidi pemerintah.
Kepala Cabang BTN Syariah Asep Hermansyah mengatakan, sejak tahun lalu pemerintah sudah menghapuskan progam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menggantinya dengan program baru yakni KPR Subsidi selisih margin.
“Jika program FLPP dulu pemerintah menempatkan dana untuk keperluan dana subsidi DP dan bunga langsung di bank sebelum kredit disalurkan bank, namun sekarang bank harus menggunakan dana sendiri baik itu pencairan pembiayaan maupun subsidi DP dan marginnya,” jelas Asep, Kamis (28/9).
Secara sistem, nasabah tidak akan dirugian dengan program baru ini, sebab dari sisi pelayanan bank tetap memebrikan pelayanan yang sama. Sementara untuk fasilitas nasabah tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah dan bantuan uang muka pembelian rumah.
“Namun bagi bank tentau kami harus menggunakan dana kami untuk semua keperluan saat akad dan setelah akad, setelah itu baru bisa mengajukan ke pemerintah untuk pencairan dana,” terangnya.
Dari sisi ketentuan tidak terlalu berbada, nasaba tetap akan mendapatkan fasilitas margin pembiayaan sebesar 1 persen dan uang muka antara 1-10 persen. Bedanya dari sisi perbankan memang harus menyediakan uang sendiri. Jika satu cabang pelum mencukupi terpaksa harus dikirim dari cabang yang lain.
“Kami dari perbankan, aturan baru ini cukup memberatkan, namun bukan berarti menyulitkan kami. Secara bisnis kami tatap konsen dan fokus menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebab selama ini rumah subsidi tersebut menjadi penyumbang tertinggi binis kami,” katanya.
Editor : mahardika
