“Selama ini realita dilapangan masih kita jumpai adanya akses dari proses penegakan hukum yang berakibat melambatnya penyerapan anggaran dan pembangunan daerah,” ulasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana atau melindungi koruptor. Koordinasi APIP dan APH juga bukan tempat untuk kongkalikong atau bermufakat jahat, mengaburkan tindakan pidana yang dilakukan penyelenggaran pemerintahan daerah.
“Diharapkan penindakan hukum pidana merupakan tindakan terakhir dalam menilai tindakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga pembagunan secara nasional dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut juga turut dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Selain itu, Sekda Pemkab Muba Drs Apriyadi MSi juga didampingi Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, dan Kejari Muba.(yud)
Editor : mahardika
