Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafis Tohir menjelaskan, dalam
pengeloaan anggaran keuangan, antara pemerintah daerah dan DPRD harus
bersinergi. “Harus terbangun sinergi yang baik antara legislatif dan
eksekutif, agar anggaran yang ada tepat sasaran ” Kata Hafis Tohir.
Lebih lanjut Hafidz Tohir memuji Pemerintah kota Palembang dalam mengelola
keuangan Daerah, dimana 62% akses yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota
Palembang sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2018.
“Ini jauh lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya. Saya yakin kota
Palembang mampu memenuhi praktik – praktik APBD yang transparan dan
akuntabel. Apalagi kita telah sukses menyelenggarakan Asian Games 2018,”
Lanjut Hafidz Tohir.
Menurutnya, gejolak ekonomi wilayah Sumsel dan Palembang telah melebihi
wilayah – wilayah Indonesia, karena bantuan yang telah diberikan sebesar
Rp68,2 Triliun dari APBN. “Gejolaknya melebihi standar nasional sekitar 6%,
sedangkan rata – rata di kota – kota besar Indonesia adalah 5%,” Katanya.
“Saya yakin jajaran Pemkot Palembang dapat meningkatkan komitmen dan kerja
keras, agar dapat menjadi panutan bagi wilayah – wilayah lainnya,” Kata
Hafidz Tohir.
Di tempat yang sama, Anggota V BPK RI, Isma Yatun, mengajak Pemerintah Kota
dan DPRD Kota Palembang, untuk mengedepankan transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Palembang, tergolong masuk
kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali WTP dan itu harus
dipertahankan,” Kata Isma Yatun. (rel/eh)
EDITOR : AWAN
