“Jalan alternatif lainnya, disiapkan ruang untuk perpustakaan baik di kantor kades, gedung tidak terpakai atau lokasi pariwisata seperti tadi, tempat yang memang layak, baru masukkan program tersebut. Karena untuk anggaran tahun 2019 tidak bisa lagi dianggarkan, maka dari itu untukmenginstruksikan kan Kades menata satu ruangan dijadikan perpustakaan desa, kemudian perpustakan Kabupaten yang langsung mensuplay, “ujarnya.
Lanjut Rusli, “Kita dukung program Pemerintah Pusat ini, kita harapkan setiap desa ada perpustakaan, langkah awal buat surat Bupati untuk seluruh Camat diteruskan ke Kades agar menyiapkan satu ruangan/pojok baca, termasuk
struktur kepengurusannya, tahun 2019 Perpustakaan harus menganggarkan sarana dan prasarananya melalui APBD, dibina dan diawasi kades langsung, membina dan mengawasi penting sehingga bantuan buku, sarana dan prasarana yang diberikan terjaga tidak hilang, “imbuhnya.
Menurut Kepala DPK Kabupaten Muba, Drs Yohanes Yubhar dalam paparannya menjelaskan, Program Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Desa melalui Dana Desa tahun 2019 merupakan program dari Kementerian, sebagai pilot project ada 60 desa se Indonesia yang dipilih, termasuk Kabupaten Muba mendapatkan kuota Lima desa yang akan dijadikan pilot project tersebut. Nanti akan ada bantuan dari pusat berupa perangkat komputer dan koleksi buku yang dibagikan untuk lima desa yang terpilih, tujuannya agar seluruh desa agar termotivasi untuk punya perpustakaan desa.
editor : awan
