KORDANEWS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan tidak menganggarkan biaya transportasi calon jamaah haji pada tahun 2019, karena dibatalkannya permintaan anggaran. Sementara pada 5 Desember 2018 lalu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah ketok palu.
“Tahun ini untuk yang dibiayai APBD belum ada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel, Permana, ditemui di ruangannya, Senin (17/6).
Meskipun tidak dibiayai APBD, lanjut dia, disetujui oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumsel, tetap ada yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.
“Kalau pegawai pemprov tidak disetujui karena pribadi, dan rata-rata ONH plus. Sementara untuk yang berangkat Umroh ada yang salah staf ahli di Pemprov Sumsel, ”kata dia.
Dia menjelaskan, Pemprov Sumsel tidak menambahkan pegawai pemprov jika ada yang ingin menunaikan ibadah haji. Namun, sebelum melakukan itu, mereka harus meminta izin untuk ibadah haji yang diajukan langsung ke Gubernur Sumsel.
