Belanja pendidikan yang mengarah pada kualitas di antara lain seperti perbaikan pada kurikulum, proses belajar mengajar, kualitas guru, dan berbagai hal lainnya yang bisa berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia khususnya untuk para siswa.
Intinya, papar dia, agar belanjanya tidak hanya terpaku kepada sarana fisik, namun juga sarana nonfisik terutama yang bisa secara langsung meningkatkan kualitas dari siswanya.
Selain itu, salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan adalah setiap daerah harus memenuhi 20 persen anggaran APBN sehingga tidak terjadi ketimpangan sosisal yang kontras dalam dunia pendidikan.
Ia pun menambahkan hal tersebut juga berlaku untuk program pemerintah terkait pembangunan SDM melalui vokasi atau pendidikan keterampilan yang berfokus pada keahlian teknis dan bertujuan untuk memperkaya kompetensi angkatan kerja.
“Belanja pendidikan ke depan untuk vokasi Peningkatan. Tapi itu tidak benar-benar menambah gedung atau peralatan, lebih baik diperbarui, jadi benar-benar bisa mengurangi pertandingan antara pendidikan dan dunia kerja, ”katanya.
Senada dengan Menteri PPN, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, juga mengatakan sepanjang 2013 hingga 2017 belanja di bidang jasa pendidikan dengan elastisitas sebesar 0,39 persen. Ini angka tertinggi setelah konstruksi, keuangan, dan administrasi pemerintahan.
Namun, hal itu belum mampu mendongkrak sektor pendidikan. Peringkat pendidikan Indonesia dihitung dari Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.
Editor: Jhonny
