Bappenas Kritik Alokasi Anggaran Pendidikan Belum Maksimal

KORDANEWS — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengritik alokasi anggaran untuk pendidikan.

 

 

 

Ia mengutip, menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen pada sektor pendidikan yang telah berjalan kurang dari 10 tahun dirasa belum maksimal dan efektif.

 

 

“Kita belum benar-benar bisa memaksimalkan anggaran pendidikan untuk kemudian dapat meningkatkan anggaran dari sektor itu,” katanya saat menghadiri acara seminar nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

 

 

Menurut dia, anggaran APBN untuk pendidikan sebesar Rp492,5 triliun tidak mampu mengangkat Indonesia tergantung pada negara yang dipenuhi oleh negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik.

 

 

Bambang menjelaskan apa yang terjadi karena ini pemerintah masih memerlukan pendidikan sesuai kebutuhan. Sementara untuk kualitasnya masih belum mendapat perhatian.

 

 

 

“Negara kita belum mampu untuk mengarahkan belanja pendidikan yang tidak hanya berdasarkan kuantitas angka partisipasi kasar karena sebenarnya sudah harus mengarah ke kualitas,” ujarnya.

 

 

Ia mengatakan, jika ingin mendapat hasil yang baik maka orientasi belanja pada sektor pendidikan harus seimbang antara kuantitas dan kualitas.

 

 

“Kita masih transisi dan belum arah ke kualitas. Sebenarnya kalau angka partisipasi kasar sudah dirasa cukup baik, sudah saatnya belanja pendidikan diarahkan kepada kualitas,” ujarnya.

 

 

Belanja pendidikan yang mengarah pada kualitas di antara lain seperti perbaikan pada kurikulum, proses belajar mengajar, kualitas guru, dan berbagai hal lainnya yang bisa berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia khususnya untuk para siswa.

 

 

Intinya, papar dia, agar belanjanya tidak hanya terpaku kepada sarana fisik, namun juga sarana nonfisik terutama yang bisa secara langsung meningkatkan kualitas dari siswanya.

Baca Juga :   Theresa May, Cara Mengkritik Pemimpin Perempuan Tanpa Melecehkan

 

 

Selain itu, salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan adalah setiap daerah harus memenuhi 20 persen anggaran APBN sehingga tidak terjadi ketimpangan sosisal yang kontras dalam dunia pendidikan.

 

 

Ia pun menambahkan hal tersebut juga berlaku untuk program pemerintah terkait pembangunan SDM melalui vokasi atau pendidikan keterampilan yang berfokus pada keahlian teknis dan bertujuan untuk memperkaya kompetensi angkatan kerja.

 

 

“Belanja pendidikan ke depan untuk vokasi Peningkatan. Tapi itu tidak benar-benar menambah gedung atau peralatan, lebih baik diperbarui, jadi benar-benar bisa mengurangi pertandingan antara pendidikan dan dunia kerja, ”katanya.

 

 

Senada dengan Menteri PPN, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, juga mengatakan sepanjang 2013 hingga 2017 belanja di bidang jasa pendidikan dengan elastisitas sebesar 0,39 persen. Ini angka tertinggi setelah konstruksi, keuangan, dan administrasi pemerintahan.

 

 

Namun, hal itu belum mampu mendongkrak sektor pendidikan. Peringkat pendidikan Indonesia dihitung dari Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.

 

 

 

Editor: Jhonny

Alokasi Anggaran Pendidikan Bappenas RI Belum Maksimal Kritik

Related Post

Leave a reply

Loading...