KORDANEWS — Komisi III DPR telah menyetujui secara resmi Irjen Firli Bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, sebab sejak awal nama Firli menuai kontroversi dan banyak kritikan.
Bahkan, saat Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan, KPK melakukan konperensi mengungkap kode etik berat yang dilakukan Firli. Pelanggaran itu terjadi saat ia menjadi Deputi Penindakan di KPK.
Lebih dari tiga yang dilupakan diungkap KPK. Salah satunya Firli bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.
Padahal, saat ini KPK tengah mengajukan dugaan korupsi dalam kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. KPK bahkan memiliki bukti foto pertemuan tersebut.
“Dalam foto nampak keakraban antara TGB dan F yang disetujui dengan F menggendong anak dari TGB,” kata Penandatangan KPK, Muhammad Tsani Annafari, Rabu (11/9/2019).
Masinton Pasaribu dari anggota Komisi III DPR yang merepresentasikan suara rakyat, tetapi memilih ‘tutup telinga’ dan terang-terangan mendukung Firli. Ia tidak menerima Firli disebut telah melakukan pelanggaran kode etik oleh KPK.
“Kalau saya akan gunakan untuk teman Anda di komisi tiga untuk tetap memilih Pak Firli,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta Pusat, kemarin.
Profil Singkat Firli
Irjen Firli Bahuri, 55 tahun adalah salah satu calon pimpinan KPK dari tidak kepolisian yang lolos hingga akhir dan akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK. Pria kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan, 8 November 1963 itu saat ini di tengah-tengah Kapolda Sumsel.
Firli juga pernah menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2018 lalu sebelum diluncurkan ke Mabes Polri, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten. Lulusan Akpol 1990 ini, sudah disiapkan selesai persiapan Kapolres Lampung Timur pada tahun 2001.
Karir Firli terbilang mulus. Tahun 2005, Firli menyetujui jabatan Kasat III Ditreskrimum di Polda Metro Jaya, sebelum mengumumkan Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2006 dan 2007. Dua tahun kemudian, Firli kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat.
Pada 2010, Firli masuk ke Istana dengan meminta asisten sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah disetujui sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng, pada 2012 Firli percaya sebagai ajudan wakil presiden yang saat itu dijabat Boediono.
Firliat Wakapolda Banten pada 2014, dan dua tahun kemudian duduk sebagai Karodalops Sops Polri. Di Jabatan inilah, Firli berpangkat jenderal bintang satu atau brigjen.
