Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai dengan akhir Oktober 2019 dapat kami laporkan bahwa: – Kredit UMKM telah mencapai 20% dari total kredit perbankan dengan outstanding sebesar Rp1.102 triliun. -KUR yang telah disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9% dari target 2019 sebesar Rp140 triliun. -Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan. – Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp 2,2 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah. – Program Simpel telah menghimpun tabungan Rp 8,8 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350 ribu sekolah.- Selain itu, asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.
Kami mengusulkan tema untuk program TPAKD tahun 2020, yang tentunya nanti juga akan dibahas bersama, yaitu: “Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah Melalui Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan”, dengan kegiatan utama: Business Matching TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Dengan berkembangnya teknologi, upaya perluasan akses keuangan di daerah ke depannya harus didukung dengan teknologi, baik dalam pengumpulan database UMKM maupun penyedian delivery channel yang murah dan luas jangkauannya. Penyediaan akses keuangan tentunya juga harus diiringi dengan upaya melakukan edukasi keuangan masyarakat.
Dengan pemahaman masyarakat yang cukup, masyarakat akan lebih mengetahui produk keuangan yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya, serta dapat menghindarkan mereka dari risiko kerugian akibat dari terjerumus investasi ilegal maupun risiko akibat penggunaan teknologi. Sementara itu, untuk program Bank Wakaf Mikro, dapat kami laporkan bahwa saat ini telah terbentuk 55 Bank Wakaf yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 31,5 miliar kepada 24.021 nasabah. Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di daerah, kemajuan teknologi informasi serta pengembangan potensi ekonomi di daerah, bekerjasama dengan BUM-Des. Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu program yang berperan penting untuk peningkatan akses keuangan berbasis syariah dengan sistem bagi hasil yang tergolong rendah (3%) dan pesantren menjadi fasilitator utama. Peran TPAKD dan BWM sangat besar dalam mendukung pencapaian tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75% sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keppres nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.
“Di akhir tahun 2019 ini, OJK telah melakukan survey inklusi dan literasi keuangan nasional yaitu survey kepada 12.773 responden dengan usia di atas 15 tahun. Dari hasil survei tersebut, bahwa dari target tingkat inklusi dan literasi keuangan tahun 2019 yang ditetapkan Pemerintah telah dapat dicapai, yaitu: a. 76.19% untuk inklusi, meningkat dari tahun 2016 (67.8%), dengan indeks tertinggi di DKI Jakarta 94.76% dan terendah 59.84% di Papua Barat. b. 38,03% untuk literasi, meningkat dari tahun 2016 (29.7%), dengan indeks tertinggi di DKI Jakarta 59.16% dan teredah 27.82% di NTT.” tutupnya (eh)
Editor : Jhonny
