Home Ekonomi OJK Bersama BWM Gelar Rapat TPAKD

OJK Bersama BWM Gelar Rapat TPAKD

 

KORDANEWS – Dikatakan Ketua Dewan Komisaris OJK saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) BWM 2019 di Jakarta, Selasa (10/12).

 

 

 

“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas kami bersama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya tidak hanya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.Sebagaimana kita ketahui bersama, meningkatnya akses keuangan masyarakat akan meningkatkan jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Khususnya untuk Indonesia, upaya ini menjadi sangat penting karena tingkat inklusi keuangan masyarakat tergolong masih rendah dibandingkan negara tetangga.” jelasnya.

 

 

 

 

Lebih lanjut dikatakannya, oleh karena itu, dibentuklah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mendorong komitmen dan awareness seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam: a. mewujudkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, b. mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta c. menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia.

 

 

 

“Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UMKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata. Upaya ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran TPAKD ini juga diharapkan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro dan masyarakat kecil di daerah sehingga akan dapat membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, dengan demikian tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah akan dapat lebih ditekan.” tambahnya.

 

 

 

Selain itu, peran TPAKD ini juga diperlukan untuk mendukung pencapaian target inklusi dan literasi keuangan yang dicanangkan Pemerintah yaitu masing-masing sebesar 75% dan 35% pada tahun 2019, serta juga mendukung target pemenuhan kewajiban penyaluran kredit perbankan kepada UMKM sebesar 20%.  Adapun tema kegiatan Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Nasional BWM tahun 2019 ini yaitu “Membangun Sinergi Dan Komitmen Bersama Dalam Mendukung Percepatan Akses Keuangan di Daerah”. diharapkan menyadarkan kita semua seluruh perangkat institusi Pemerintah, Otoritas dan lembaga keuangan serta lembaga masyarakat di daerah bahwa masing-masing pihak memiliki peran penting dalam bersama-sama berkontribusi meningkatkan akses keuangan di berbagai daerah.

 

 

 

Upaya percepatan akses keuangan di daerah sangat bergantung pada peran TPAKD dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama membangun business matching antara masyarakat yang membutuhkan akses keuangan dengan berbagai sumber pendanaan, baik dari industri keuangan maupun investor. Tahun ini TPAKD menjalankan 2 (dua) program tematik yaitu “Akselerasi Peningkatan Kepemilikan Rekening Tabungan” dan “Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir”. Sampai dengan saat ini, telah terbentuk sebanyak 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota. Adapun program kerja yang saat ini telah dilakukan TPAKD, antara lain: a. Perluasan akses keuangan melalui business matching yang melibatkan Pemerintah daerah, pelaku usaha, industri keuangan dan juga investor. b. Mendukung berbagai program pemerintah, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), MEKAAR, Bansos Non Tunai dan banyak lainnya. c. Penguatan infrastruktur akses keuangan, seperti menfasilitasi upaya penerbitan Obligasi Daerah, pendirian Jamkrida, Lembaga Keuangan Mikro serta Bank Wakaf Mikro. d. Peningkatan Literasi Keuangan seperti edukasi keuangan dan gerakan menabung. e. Asistensi dan pendampingan seperti workshop UMKM dan asistensi OBDA serta Jamkrida.

 

 

 

 

Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai dengan akhir Oktober 2019 dapat kami laporkan bahwa: – Kredit UMKM telah mencapai 20% dari total kredit perbankan dengan outstanding sebesar Rp1.102 triliun.  -KUR yang telah disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9% dari target 2019 sebesar Rp140 triliun.  -Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp31,9 triliun di sektor perikanan.  – Program Laku Pandai telah menghimpun tabungan Rp 2,2 triliun dari 25,8 juta penduduk di daerah. – Program Simpel telah menghimpun tabungan Rp 8,8 triliun dari 21,6 juta pelajar di 350 ribu sekolah.- Selain itu, asuransi mikro untuk melindungi masyarakat kecil telah disalurkan kepada 25,8 juta peserta.

 

 

 

Kami mengusulkan tema untuk program TPAKD tahun 2020, yang tentunya nanti juga akan dibahas bersama, yaitu: “Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah Melalui Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan”, dengan kegiatan utama: Business Matching TPAKD dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Dengan berkembangnya teknologi, upaya perluasan akses keuangan di daerah ke depannya harus didukung dengan teknologi, baik dalam pengumpulan database UMKM maupun penyedian delivery channel yang murah dan luas jangkauannya. Penyediaan akses keuangan tentunya juga harus diiringi dengan upaya melakukan edukasi keuangan masyarakat.

 

 

 

Dengan pemahaman masyarakat yang cukup, masyarakat akan lebih mengetahui produk keuangan yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya, serta dapat menghindarkan mereka dari risiko kerugian akibat dari terjerumus investasi ilegal maupun risiko akibat penggunaan teknologi. Sementara itu, untuk program Bank Wakaf Mikro, dapat kami laporkan bahwa saat ini telah terbentuk 55 Bank Wakaf yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 31,5 miliar kepada 24.021 nasabah. Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di daerah, kemajuan teknologi informasi serta pengembangan potensi ekonomi di daerah, bekerjasama dengan BUM-Des. Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu program yang berperan penting untuk peningkatan akses keuangan berbasis syariah dengan sistem bagi hasil yang tergolong rendah (3%) dan pesantren menjadi fasilitator utama. Peran TPAKD dan BWM sangat besar dalam mendukung pencapaian tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75% sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keppres nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

 

 

 

“Di akhir tahun 2019 ini, OJK telah melakukan survey inklusi dan literasi keuangan nasional yaitu survey kepada 12.773 responden dengan usia di atas 15 tahun. Dari hasil survei tersebut, bahwa dari target tingkat inklusi dan literasi keuangan tahun 2019 yang ditetapkan Pemerintah telah dapat dicapai, yaitu: a. 76.19% untuk inklusi, meningkat dari tahun 2016 (67.8%), dengan indeks tertinggi di DKI Jakarta 94.76% dan terendah 59.84% di Papua Barat. b. 38,03% untuk literasi, meningkat dari tahun 2016 (29.7%), dengan indeks tertinggi di DKI Jakarta 59.16% dan teredah 27.82% di NTT.” tutupnya (eh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Jhonny

Tirto.ID
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here