Artinya, lanjut Presiden, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kebijakan penghapusan Ujian Nasional itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, misalnya perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat bisa saja dilakukan, karena ini hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi.
“Tapi kan kalau policy ini betul-betul bisa menaikkan misalnya menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan devisa kita ya tentu akan kita jalani terus,” tegas Presiden.
Editor : Jhonny
