KORDANEWS – Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan laporan menyeluruh mengenai kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih. Beliau menegaskan bahwa seluruh langkah strategis yang diambil, mulai dari penegakan hukum hingga penguatan pertahanan, dilandasi oleh prinsip integritas dan ketegasan demi kepentingan rakyat.
1. Reformasi Hukum dan Perang Melawan Korupsi
Presiden menekankan bahwa menjaga integritas lembaga peradilan adalah kunci dalam penegakan hukum yang adil:
A. Peningkatan Kesejahteraan Hakim
Kenaikan Gaji Signifikan: Pemerintah mengambil langkah fundamental dengan menaikkan gaji hakim tingkat paling rendah hingga 280 persen.
Tujuan Mulia: Kenaikan ini bukan sekadar insentif, tetapi upaya strategis agar para hakim dapat menjalani hidup yang layak, terhormat, dan tidak mudah dipengaruhi atau disuap oleh kepentingan luar. Tujuan utamanya adalah memastikan marwah peradilan terjaga.
B. Penegakan Hukum dan Penyelamatan Uang Negara
“No More Untouchable”: Presiden menegaskan komitmennya bahwa tidak ada satu pun kasus korupsi yang tidak dapat diselidiki. “Tidak ada, no more untouchable, tidak ada yang untouchable lagi,” tegasnya, sambil mengapresiasi ketegasan penegak hukum.
Penyelamatan Aset: Berkat keberanian dan nurani para penegak hukum, pemerintah berhasil menyelamatkan uang rakyat, termasuk Rp17 triliun yang diputuskan pengadilan.
Pengalihan Anggaran: Melalui efisiensi dan pengawasan ketat, pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya rawan korupsi. Dana ini dialihkan sepenuhnya untuk membiayai program-program yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Ketegasan terhadap Pelanggar: Presiden juga menyoroti keberhasilan penyelamatan aset negara, termasuk penghentian praktik tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan kelapa sawit yang melanggar hukum. Beliau menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk melindungi kekayaan nasional yang kerap dicuri dan menyebabkan kemiskinan.
