Kordanews – Bawaslu meluncurkan program SINERGI ASN (Sinergi Aparatur Sipil Negara) dalam Penegakan Netralitas ASN sebagai langkah memperkuat komitmen bersama menjaga netralitas ASN di tengah dinamika hukum dan perubahan lanskap politik nasional. Program ini menjadi upaya strategis Bawaslu dalam memastikan birokrasi tetap profesional, netral, dan berintegritas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan, peluncuran SINERGI ASN bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bentuk penguatan tata kelola kolaboratif antarinstansi. Melalui sistem ini, kata dia, proses penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
“Program ini harus menjadi model tata kelola digital governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum pemilu,” ujar Puadi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi SINERGI ASN dalam Penegakan Netralitas ASN
Puadi menerangkan, SINERGI ASN merupakan kerangka kolaborasi antarlembaga dalam satu ekosistem pengawasan terpadu. Sebab, menurutnya, sistem ini diharapkan dapat memperkuat accountability chain dari pengawasan Bawaslu hingga tindakan administratif oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta meminimalkan hambatan dalam proses tindak lanjut pelanggaran.
Dia menegaskan, penegakan netralitas ASN tidak dapat dilakukan secara sektoral. Menurutnya, diperlukan sinergi nyata antara Bawaslu, BKN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan PPK di setiap instansi agar prinsip netralitas ASN dapat ditegakkan secara menyeluruh.
“Semua lembaga harus memegang satu prinsip. Netralitas ASN adalah kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan elektoral,” tegasnya.
