KORDANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia, pengentasan stunting, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan program ini dinilai perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola, pengawasan ketat, serta keterlibatan ahli gizi agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan aman bagi anak-anak.
Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menilai program MBG yang mulai berjalan bertahap sejak awal 2025 masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dari total 798 dapur MBG yang ditargetkan beroperasi di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Sumsel, baru sekitar 30 persen yang telah aktif di 17 kabupaten/kota.
“Dapur MBG di Sumsel ada 789 unit, dan baru sekitar 30 persen yang beroperasi. Hambatannya antara lain biaya pembangunan dapur yang cukup tinggi, sekitar Rp2 miliar per unit, serta keterbatasan pasokan bahan makanan di beberapa daerah,” jelas Alwis, Senin (6/10/2025).
Untuk mengatasi kendala pasokan, Alwis menyebut akan dilakukan kolaborasi lintas sektoral, termasuk dengan koperasi Merah Putih untuk membantu penyediaan kebutuhan bahan baku tanpa mengganggu pasokan lokal. Ia juga menyoroti persoalan kuota pengelolaan dapur yang dinilai terlalu besar sehingga berdampak pada kualitas makanan.
“Setiap dapur idealnya hanya melayani 1.000–1.500 anak. Kalau sampai 3.000–4.000 porsi, proses memasak bisa dimulai dari sore hari dan membuat makanan kurang segar. Ini yang harus dievaluasi agar kualitas tetap terjaga,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, jumlah dapur ideal di Sumsel memang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, namun pelaksanaannya di daerah pedalaman masih perlu dipercepat. Ia juga menyampaikan bahwa rencana insentif bagi guru pendamping MBG masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.
“Insentif bagi guru pendamping MBG nanti bersumber dari APBN, bukan APBD. Saat ini masih dibahas lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pihak BGN,” pungkas Alwis.
