“Jika realisasinya nanti tidak sampai pagu yang ditetapkan, sisa dari realisasi tersebut akan kembali ke kas daerah dan tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Jadi, pemerintah tidak akan menghabiskan uang negara hanya karena pagunya besar,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan pengadaan tersebut memiliki pertimbangan teknis. Untuk mobil dinas, ia menyoroti luas wilayah Sumatera Selatan yang mencakup 17 kabupaten/kota sehingga membutuhkan kendaraan operasional yang prima guna menghindari biaya perawatan kendaraan lama yang membengkak.
“Sementara untuk anggaran pakaian dinas, hal tersebut kami nilai sebagai bentuk pemenuhan standar protokoler untuk menjaga kewibawaan dan citra daerah dalam forum resmi,’kata dia.
Meski memberikan dukungan atas kebutuhan penunjang kinerja eksekutif, dirinya memastikan DPRD tetap memegang teguh fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami di Komisi I akan menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran ini tetap akuntabel. Kami pastikan proses pengadaannya harus transparan melalui e-katalog dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar dia.
