Kordanews — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjaga marwah organisasi. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-XI TP PKK Sumsel Tahun 2025 yang berlangsung di Griya Agung, Senin (17/11/2025).
Rakerda tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Sumsel, Feby Deru, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, serta jajaran pengurus TP PKK se-Sumsel. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan arah pembangunan keluarga di Sumsel.
Dalam arahannya, Herman Deru meminta seluruh jajaran TP PKK menjaga marwah organisasi dan menjadikan PKK sebagai lembaga yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “PKK harus menjaga marwah dan organisasi ini ataupun organisasi lainnya jangan menjadi lembaga ghibah. Proteksilah keluarga masing-masing, dan terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya Rakerda sebagai forum pembahasan strategis lima tahunan. Menurutnya, agenda ini merupakan amanah penting untuk menentukan arah dan pelaksanaan program kerja TP PKK ke depan, selaras dengan Rakernas ke-X PKK yang telah dilaksanakan secara nasional.
Sebagai Pembina TP PKK Sumsel, Herman Deru menegaskan peran pemerintah dalam memberikan arahan dan bimbingan. Ia menyebut bahwa Ketua TP PKK di setiap daerah secara struktural adalah istri Kepala Daerah, sehingga perannya berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa seorang Kepala Daerah memiliki tiga tugas pokok, yakni pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat. Karena itu, TP PKK memiliki tugas penting dalam mendampingi Kepala Daerah menjalankan mandat tersebut.
Herman Deru menambahkan bahwa Rakerda perlu dilaksanakan secara efektif, mengingat sempat adanya jeda dalam kepemimpinan di sejumlah daerah akibat pergantian pejabat kepala daerah. Kondisi tersebut membuat konsolidasi TP PKK menjadi sangat diperlukan.
