Bahkan katanya lagi, banyak sekali desa yang tidak melakukan musyawarah desa namun masih bisa mendapatkan transferan dana desa oleh pemerintah daerah.
“Mungkin itulah ada indikasi main mata antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa untuk mengamankan bagaimana caranya tanpa adanya musyawarah desa yang mana dana desa tetap bisa di transfer. Oleh sebab itulah kami minta tindak tegas kepala dinas dan badan yang lalai akan tupoksinya. Dan kami juga meminta kembalikan fungsi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memeratakan pembangunan desa bukan memperkaya diri pribadi dan kelompok tertentu,”jelasnya.
Karena tidak ada satu pun anggota DPRD Lahat yang menemui para mahasiswa yang mengatasnamakan KMKA, maka Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lahat, H Saprani mengungkapkan kepada puluhan mahasiswa bahwa seluruh anggota DPRD Lahat saat ini sedang melaksanakan Dinas Luar (DL).
“Kepada adik adik mahasiswa, saya sampaikan bahwa saat ini para anggota DPRD Lahat sedang melaksanakan tugas dinas luar. Karena itulah, saya katakan lagi, jika ingin melakukan unjuk rasa ke DPRD Lahat tolong sertai surat dan ditujukan ke kami, sehingga kami bisa tahu. Dan kiranya para anggota DPRD Lahat sudah bbisa ada di kantor kemungkinan Senin,”ucapnya.
Setelah merasa kecewa karena tidak ada anggota DPRD Lahat yang ditemui, akhirnya puluhan mahasiswa KMKA juga melakukan unjuk rasa di depan Pemda Lahat. Hingga saat ini berita ini diturunkan, para mahasiswa masih melakukan unjuk rasa.
Editor: Janu
