Home Sumsel Kepala BKN Regional VII Harap Bupati Muba Tak Setujui Mutasi ASN Tanpa...

Kepala BKN Regional VII Harap Bupati Muba Tak Setujui Mutasi ASN Tanpa Alasan

KORDANEWS – Kepala Kantor Regional VII BKN Provinsi Sumsel, Agus Sutadi meminta kepada Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex untuk tidak menyetujui perpindahan PNS dengan alasan yang tidak kuat.

”Ini bukan hanya berlaku bagi yang baru dilantik tapi yang sudah lama dilantik juga. Jadi, Pak Bupati, kami tidak akan menyetujui perpindahan PNS dengan alasan yang tidak kuat. Pak Bupati juga harus menolak dan tidak menyetujui, jika alasan tidak memenuhi syarat dalam peraturan Perundang–undangan,” ungkapnya saat mengunjungi Bupati Muba di Ruang Audiensi Bupati Muba, Jum’at (19/6/2020).

Dikatakan Agus, proses mutasi PNS saat ini sedang menjadi isu hangat di kalangan PNS dan pendukungnya. Khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan umumnya di Wilayah Kantor Regional BKN VII yang meliputi Sumsel, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung.

Pelaksanaan mutasi saat ini mengacu pada sistem merit yang konsisten. Sebagaimana undang undang, PNS dihadirkan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Poin-poin penting ini justru sering dilupakan PNS. Dalam bahasa sederhana Presiden Jokowi mengatakan bahwa birokrasi harusnya deliver bukan hanya sent.

“Artinya PNS sebagai mesin birokrasi harus mampu mensejahterakan masyarakat. Bagaimana tidak, jumlah PNS yang berjumlah sekitar 2 persen penduduk mengakses langsung anggaran pemerintah sebesar 30 sampai 40 persen. Jika hanya sent (mementingkan dirinya), maka keberadaan PNS hanya akan menghasilkan kesenjangan di masyarakat. PNS makin sejahtera, sementara masyarakatnya tertinggal,”ucapnya.

Lanjutnya, terlampau seringnya PNS berpindah, bukan hanya mengganggu kinerja organisasi, tetapi menggangu karir PNS itu sendiri. PNS yang sering berpindah umumnya memiliki karir seperti gergaji. Pindah tanpa (turun) jabatan, berkarir naik jabatan, dan kemudian pindah tanpa (turun) jabatan lagi, begitu seterusnya. Sejauh ini belum ada kesimpulan penyebab maraknya mutasi PNS.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muba menyambut baik apa yang dimaksudkan dari kepala BKN VIII Provinsi Sumsel. Berdasarkan hal tersebut, kata Dodi, ia tidak akan mengizinkan dan menandatangani mutasi pegawai yang tidak memenuhi syarat. Ia juga meminta kepala dinas untuk tidak ikut memberikan rekomendasi kepada pegawai terkait mutasi tanpa alasan yang jelas tersebut.(ts)

Editor : Surya S

Tirto.ID
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here