KORDANEWS – Praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di Kota Palembang. Dugaan keterlibatan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam kasus pungli terhadap para pedagang membuat anggota DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro dari Fraksi PDI Perjuangan, angkat bicara lantang dalam rapat paripurna DPRD.
Dengan nada geram, Andreas menegaskan bahwa praktik pungli ini bukan hal baru. Ia menyebut, praktik tersebut sudah lama berlangsung dan terstruktur dengan rapi. Salah satu bentuk pungli yang disorot yakni penertiban pedagang kaki lima oleh Sat Pol PP Kota Palembang, yang diduga hanya menjadi dalih untuk melakukan pemerasan terselubung.
“Oknum Sat Pol PP ini bukan menertibkan, tapi justru memberi penawaran kepada para pedagang dengan nominal tertentu agar bisa kembali berjualan. Ini jelas-jelas pungli,” ungkap Andreas dalam sidang paripurna.
Ia mendesak Wali Kota Palembang untuk mengambil langkah tegas dalam menanggapi persoalan ini. Selain penegakan hukum, Andreas juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum (APH), serta pengawasan ketat dari inspektorat terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rawan praktik pungli.
“DPRD meminta Wali Kota Palembang untuk menurunkan APH, menegakkan hukum dari internal, dan memastikan pengawasan menyeluruh oleh inspektorat. Kota ini harus bebas dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
