KORDANEWS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat dan lembaga penegak hukum agar melakukan pengusutan secara transparan, objektif, independen, dan tanpa tebang pilih atas kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri.
Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam No: Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis Selasa (17/11) menyebutkan, pengusutan kasus penyadapan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan apabila terbukti, tanpa ada yang kebal hukum.
MUI menegaskan kembali dukungan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, serta lembaga yang berwenang untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan berdasarkan etika dan moral sebagai implementasi dari supremasi dan kedaulatan negara hukum.
MUI juga mengingatkan penyelenggara Negara, Pimpinan Lembaga Negara, dan Pimpinan Partai Politik agar sungguh-sungguh menjadikan adab, etika, moral, integritas dan keteladanan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah kekuasaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakan hukum.
Oleh karena itu diperlukan transformasi nasional melalui perbaikan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum agar penyelenggaraan negara benar-benar berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, serta tegaknya supremasi hukum.
MUI kemudian mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kebangsaan dan bernegara.















