Sumsel

Gubernur Herman Deru Tetapkan UMP Sumsel 2027, Naik Rp267 Ribu

×

Gubernur Herman Deru Tetapkan UMP Sumsel 2027, Naik Rp267 Ribu

Sebarkan artikel ini

Ia menjelaskan, sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelanggar, baik perorangan maupun korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelanggaran yang dilakukan perorangan, ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, ancaman dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

“Kalau pidana perorangan, penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Pidana korporasi jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi berlaku ketentuan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI,” jelas Indra.

Meski demikian, ia menyebut undang-undang memberikan pengecualian khusus bagi usaha mikro dan kecil. Besaran upah pada sektor tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja dengan tetap memenuhi batas minimum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Salah satu contohnya adalah usaha kafe berskala kecil yang dapat menerapkan ketentuan pengupahan khusus sesuai persyaratan yang berlaku.

Indra memastikan UMP Sumsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan diterapkan di seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumsel.

Selain UMP, pembahasan upah minimum sektoral juga terus berjalan. Terdapat sembilan sektor yang telah mencapai kesepakatan secara prinsip dan kini memasuki tahap penyesuaian teknis.

“Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral, ini lagi berlangsung karena ada sembilan sektor, tapi sudah sepakat, intinya sudah sepakat,” ungkapnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Disnakertrans Sumsel akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di wilayah Sumsel.

Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan koordinasi secara berkala.

Indra juga mengapresiasi dukungan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta serikat buruh dalam proses penetapan UMP selama dua tahun berturut-turut.

Ia berharap kesepakatan pengupahan tersebut dapat menjaga hubungan industrial tetap kondusif sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja di Sumsel.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel, Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Pak Sekda yang selalu men-support, serta dari pihak Apindo dan rekan-rekan dari Serikat Buruh. Untuk Sumsel sendiri, tingkat pengangguran kita jauh di bawah nasional,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *