Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Gubernur Sumsel Herman Deru serta Kemenkomdigi dalam menyukseskan Rakornas yang dihadiri oleh 30 dari 38 Komisi Informasi se-Indonesia tersebut.
Handoko menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi aktivitas utama pemerintah dalam mendukung program pusat maupun daerah, sekaligus memperkuat transformasi digital sebagai kepentingan bersama.
“Rakornas ini menghadirkan narasumber kompeten untuk menghasilkan rekomendasi progresif bagi bangsa dan negara. Kehadiran pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah juga menjadi motivasi kuat bagi kami dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik,” ungkap Handoko.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui penyajian data dan informasi yang akurat. Ia menyoroti tantangan serius di ruang digital saat ini, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, hingga rekayasa algoritma (filter bubble) yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.
“Di era perang siber (cyber war) informasi saat ini, masyarakat harus mengetahui hak-hak informasinya. Sinergi antara KI dan pemerintah sangat krusial agar berbagai capaian nyata pemerintah dapat tersampaikan dengan baik ke tengah masyarakat,” jelas Syahganda.
Ia juga sepakat dengan Gubernur Sumsel agar pemerintah daerah meninjau ulang dan memperkuat alokasi anggaran kehumasan serta Kominfo daerah guna mengoptimalkan diseminasi informasi publik di tengah derasnya arus media sosial.















