Pemkab Muba Dukung Implementasi Perpres 88 Tahun 2017 Tentang PTKH

KORDANEWS – Upaya percepatan reforma agraria melatar belakangi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian PTKH (Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan), sekaligus komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah yang terlanjur dikuasai masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Plt Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan, klaim

lahan dalam kawasan hutan tidak kunjung selesai, seiring pertambahan penduduk yang terjadi secara eksponensial.

“Hal ini turut berdampak pula pada kian tingginya tekanan kawasan hutan,” ungkapnya

pada sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2017 terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan / Tora (Tanah Objek Reforma Agraria) di Ruang rapat Serasan Sekate, Rabu (28/2/2018).

Ilegal

logging (pembalakan liar), kebakaran hutan, banjir dan longsor, lanjut Beni, mengindikasikan ketidakseimbangan pengelolaan lingkungan hutan. Padahal semestinya hutan jadi bagian integral dalam penataan ruang wilayah guna terciptanya keseimbangan pembangunan.
“(Perpres No. 88) ini merupakan wujud komitmen pemerintah menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang telah terlanjur menguasai tanah di dalam kawasan hutan, dan Pemkab Muba harus mendukung penuh implementasinya, karena inilah yang dibutukan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan selama ini ,” jelasnya.

Dengan

upaya itu diharapkan bisa mengoptimalisasi penentuan arah dan pola ruang kawasan hutan Muba yang berluas kan 49% dari luas wilayah Kabupaten Muba.

“Yang berkorelasi dengan kebijakan reforma agrarian dan visi pembangunan Muba Menuju Muba Mabu Berjaya,” pungkasnya mengakhiri.

Sementara

itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel diwakili Kepala Seksi Perencanaan Tata Hutan, Bonaventura Firman DW MSc menjelaskan, sosialisasi adalah kelanjutan hasil rapat koordinasi beberapa minggu lalu dan Gubernur Sumsel juga telah meng-SK-kan tim inver (inventarisasi dan verifikasi) yang diketuai Kadis Kehutanan Provinsi untuk segera melakukan pendataan yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan ke depan, lalu selanjutnya (hasilnya) akan dilaporkan gubernur ke presiden

.

“Secara garis besar, beberapa opsi penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai perpres, antara lain dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses kelola lewat perhutanan sosial dan melakukan resettlement atau pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan, “jelasnya.(yud)

Baca Juga :   Polres Lahat Tengahi Sengketa Lahan Warga Lubuk Tampang Dengan PT PCM

Editor: Janu

agraria Lahan

Related Post

Leave a reply

Loading...