Pelayanan Publik Di Muara Enim dan Pagaralam, Dinilai Sangat Buruk

KORDANEWS — Dalam pelayanan publik dari 17 Kabupaten Kota di Sumsel terdapat dua daerah yang diterima Ombudsman dari pemerintah masyarakat yang menjadikan daerah tersebut masuk dalam zona merah yang diartikan melemahnya pelayanan terhadap publik atau masyarakat. 

Dua daerah tersebut yakni Kota Pagaralam dan Kabupaten Muara Enim, penilaian yang diberikan Ombudsman kepada dua daerah ini melalui survei terakhir.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai menjelaskan pengaduan di Provinsi Sumsel setiap tahunya mencapai 150 sampai 200 pengaduan, dan pada survei terakhir Kota Pagaralam dan Kabupaten Muara Enim masuk dalam Zona Merah.

“Pengaduan ini banyak dari instansi pemerintahan seperti pelayanan di Dukcapil atau Unit Pelayanan Satu Pintu, urutan kedua itu di BPN (Pertanahan) dan yang ketika itu di Instansi Kepolisian,” kata Amzulian saat di jumpai saat meresmikan Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumsel di Jalan Radio Palembang, Kamis (14/3).

Menurut Amzulian, kurangnya pelayanan terhadap publik ini didasari dari jiwa melayani yang kurang, di tambah lagi tidak adanya komitmen pemerintah daerah untum melaksanakan UUD no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

” Dalam UUD ini kan sudah ada komponen yang harus dilakukan dalam pelayanan publik, kalau mereka menjalankan sesuai UUD pastinya tidak akan mendapatkan zona kuning ataupun merah. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mematuhi UUD ini, ” tukasnya.

Kepala Ombudsman Sumsel Adrian Agustian menambahkan untuk tahun ini, survey dan penilaian akan di lakukan pada bulan Juni – Juli. Dirinya mengharapkan jika setelah survey tahun ini tidak ada lagi yang mendapatkan Zona Kuning dan Merah.

” Ini kita hadirkna kantor perwakilan Ombudsman untuk Provinsi Sumsel. Nah, untuk Kab/Kota bisa mengambil contoh disini bagaimana pelayanan yang baik kepada publik,” pungkasnya.

Baca Juga :   Tekan Penggunaan Narkoba, Pengemudi di Pagaralam Jalani Tes Urine

Selain itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik di hadirkanyan kantor Perwakilan Ombudsman untuk Provinsi Sumsel. Dirinya menyarankan agar bukalah pintu kantor ini agar bisa menerima keluhan – keluhan masyarakat, berlaku profesional meskipun banyak yang mengeluh ini saudara sendiri.

“Bekerjalah sesuai SOP, meskipun dulur dewek tapi standsr harus tetap di jalankan, meskipun permintaan mereka tidak relevan, tapi yang namanya pelayanan publik itu menerima segala keperluan yang datan walaupun tidak relevan dengan apa yang mestinya kita kerjakan,” singkat Gubernur. (Ab)

muara Enim pagaralam Pelayanan Publik Sangat Buruk

Related Post

Leave a reply

Loading...