Sumsel

Gubernur Herman Deru Tetapkan UMP Sumsel 2027, Naik Rp267 Ribu

×

Gubernur Herman Deru Tetapkan UMP Sumsel 2027, Naik Rp267 Ribu

Sebarkan artikel ini

KORDANEWS – Kabar baik bagi pekerja dan buruh di Sumatera Selatan (Sumsel). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 6,77 persen menjadi Rp4.210.059 per bulan.

Kenaikan sebesar Rp267.096 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp3.942.963 tersebut diharapkan memberikan ruang lebih bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup pada tahun mendatang.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, besaran UMP 2027 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel bersama unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dalam rapat yang berlangsung Rabu (18/11/2026).

“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen. Lumayan lah ya, yang lalu kan Rp3.942.963,” ujar Deru saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11/2026).

Menurut Deru, penetapan UMP lebih awal bukan sekadar memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian kepada pekerja untuk menyusun perencanaan keuangan keluarga.

Dengan adanya kepastian besaran upah sejak November, pekerja diharapkan dapat memperkirakan pendapatan minimum yang akan diterima sepanjang 2027.

Ia menegaskan, keputusan kenaikan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha dengan pemerintah sebagai penengah.

“Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri untuk membuat budget kebutuhan keluarganya. Mereka sudah bisa mengatur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian,” katanya.

Di balik kenaikan UMP tersebut, Herman Deru mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan.

UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang menerapkan ketentuan waktu kerja tujuh atau delapan jam sehari dan 40 jam dalam seminggu.

Sementara itu, usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dengan ketentuan pengupahan khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.

Deru menegaskan perusahaan tidak boleh membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Bahkan, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang menurunkan nominal tersebut.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Indra Bangsawan, mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *