”Persoalan ketidaksesuaian gaji pokok dan tunjangan yang dilaporkan perusahaan harus segera ditertibkan. Hak-hak pekerja tidak boleh dirugikan oleh administrasi yang tidak transparan,” ujar Dewa.
Untuk memperketat pengawasan, Pemkot Palembang mengoptimalkan peran Forum Kepatuhan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Palembang, Mohammad Nasir.
Dewa juga menginstruksikan para camat, lurah, dan asisten daerah untuk turun langsung memetakan kantong-kantong pekerja yang belum terlindungi di wilayah masing-masing.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkot Palembang mengapresiasi kontribusi sejumlah badan usaha swasta yang sepanjang tahun 2026 telah bergotong royong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 16.121 pekerja rentan.
”Ini bukti bahwa perlindungan pekerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi butuh partisipasi aktif pihak swasta. Kolaborasi lintas sektor bersama Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah kunci utama menuntaskan persoalan ini,” pungkasnya.
