KORDANEWS- Investor asing sudah dilarang untuk investasi tangkap ikan di Indonesia. Sebab jika diperbolehkan, maka terlalu banyak kerugian daripada keuntungannya untuk Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyebut bebasnya kapal asing melaut di Indonesia membuat korupsi makin marak. Suap pun terjadi di berbagai lapisan masyarakat.
“Memang ada beberapa pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat, aparat , dan lain-lain yang dapat fee dari kegiatan bisnis penangkapan ikan kapal-kapal asing,” kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance, Senin (8/8/2016).
Setelah kegiatan tangkap ikan oleh kapal asing dihentikan, para oknum ini sekarang kurang pemasukan. Akibatnya melakukan segala cara supaya asing diperbolehkan menangkap ikan lagi di laut Indonesia.
“Mereka inilah yang dua tahun tidak dapat lagi itu fee atau komisi pengamanan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka terus mencoba dengan segala cara. Semua pintu diketuk. Organisasi dipakai untuk teriak kepentingan yang terganggu. Akademisi dipakai dan disuruh menganalisa secara ilmiah. Untuk mempertanyakan kenapa sekarang Pemerintah Membuat investasi penangkapan ikan tertutup untuk asing, dan membuka investasi pengolahan diperbolehkan sampai dengan 100% untuk asing,” ujarnya.
Susi merasa dilarangnya asing menangkap ikan di Indonesia sudah sesuai dengan misi pemerintah menjadikan Laut Indonesia sebagai masa depan bangsa.
“Dua tahun perang terhadap illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing dilakukan dimulai dengan permen moratorium untuk kapal-kapal eks asing dua kali enam bulan dan pelarangan transhipment, analisa, dan evaluasi dilakukan,” katanya.
“Yang akhirnya industri perikanan menyumbangkan pertumbuhan PDB akhir tahun 2015 menjadi 8,96%, hampir dua kali dibanding sektor lainnya. Nilai tukar nelayan di tahun 2014 September hanya 102 naik di awal tahun 2016 mencapai 110,” tambah Susi.
