“Permasalahan pembebasan lahan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah dan berlarut-larut,” tegasnya.
Cik Ujang turut membandingkan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa yang dinilai lebih cepat meskipun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, di Sumatera, dengan jarak antardesa yang relatif jauh, pembangunan justru berjalan lebih lambat.
“Ruas tol Betung–Tempino ini sudah lama dinantikan masyarakat untuk segera selesai,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah ruas tol lain yang telah rampung, seperti Jambi–Riau dan Jambi–Padang. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh, khususnya dalam percepatan pembebasan lahan.
Tak hanya itu, Cik Ujang juga menyoroti rencana pembangunan ruas tol Prabumulih–Muara Enim–Lahat–Lubuklinggau–Bengkulu. Ia mendorong agar proses pembebasan lahan untuk ruas tersebut dapat segera dimulai, meskipun pembangunan fisiknya belum berjalan.
“Kalaupun pembangunannya belum dimulai, setidaknya pembebasan lahannya sudah dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain pembebasan lahan, kendala lain yang perlu segera diselesaikan adalah persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikat hak milik. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut sangat penting agar proyek strategis nasional ini tidak terus mengalami keterlambatan.
