Ingin Dicermati, Presiden Jokowi Tunda RUU KUHP

KORDANEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda.

 

 

Penundaan pengesahan RUU KUHPilihan Presiden Jokowi ingin mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan terkait RUU KUHP.

 

“Saya telah mengeluarkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan keputusan kepada DPR RI, yaitu agar pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR pada periode ini, Kata Presiden Jokowi, Jumat (20/9).

 

 

Bahkan Presiden Jokowi berharap DPR memiliki keputusan yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP dapat dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya.

 

 

“Tidak hanya itu, saya juga meminta Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,” sambung Presiden Jokowi.

 

 

Menurut Presiden, dari subtansi-subtansi yang dicermatinya, lebih tinggi 14 pasal dari RUU KUHP yang dibutuhkan pendalaman lebih lanjut.

 

 

“Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun dengan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada,” jelas Presiden Jokowi.

 

 

 

Editor: Jhonny

Joko Widodo Presiden Jokowi RUU KUHP

Related Post

Leave a reply

Loading...